 |
| Pj.Bupati Barsel H.Deddy Winarwan bersama Seluruh Kepala Daerah se Indonesia Mengikuti Rakor Pengawasan dan Pengendalian BKN Tahun 2024 di Bali (Foto:Dok) |
BARITO SELATAN, 06 Februari (Exclusive Network) - Pejabat Bupati Barito Selatan (Barsel), H. Deddy Winarwan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian BKN Tahun 2024. Rakor ini diadakan di The Stone Hotel-Legian Bali dengan tema "Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi, Menuju Birokrasi Berkelas Dunia".
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, yang membuka acara tersebut secara virtual. Dalam sambutannya, Anas menjelaskan pentingnya prinsip netralitas ASN dalam seleksi, rekrutmen, dan promosi pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan faktor politik atau subjektif lainnya, Selasa (06/02/2024).
Netralitas ASN sangat penting untuk memastikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat merusak integritas dan tujuan pelayanan publik. Netralitas ASN juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan good governance.
Dalam rangka menjaga netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN. SKB ini juga mencantumkan sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas, mulai dari sanksi ringan hingga berat.
Rapat Koordinasi ini juga membahas kolaborasi antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PANRB, Kemendagri, KASN, dan Bawaslu dalam membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) untuk penanganan pelanggaran netralitas pegawai ASN. Kolaborasi ini diharapkan dapat memantau penanganan pelanggaran netralitas secara nasional, transparan, dan akuntabel.
Pj. Bupati Barsel H. Deddy Winarwan juga mengingatkan ASN di Barsel untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat. Pelanggaran netralitas ASN dapat dikenai sanksi administratif, pencopotan jabatan, dan bahkan sanksi pidana.
Deddy juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi serta kinerja ASN dalam melayani masyarakat. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barsel diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mencerdaskan masyarakat.
Dengan adanya Rakor Pengawasan dan Pengendalian BKN Tahun 2024 ini, diharapkan netralitas ASN dapat terjaga dengan baik. Hal ini akan memastikan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.
Penulisan oleh Aji Jurnalis Excluvise Network; sumber MMC Barsel; Penyuntingan oleh Riyon;
